Berita dan Informasi Evaluasi kebijakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceJumat, 29 Mei 2026 19:56 WIB

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan 3,50%

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 3,50%

detikFinanceSenin, 11 Mei 2026 14:30 WIB

Bahlil Tunda Kenaikan Tarif Royalti Tambang Emas hingga Nikel!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan menunda rencana kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba).

detikFinanceSelasa, 14 Apr 2026 21:32 WIB

Ini Hasil Evaluasi WFH ASN demi Hemat BBM Pekan Pertama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka suara soal WFH Aparatur Sipil Negara (ASN) tiap Jumat.

detikEduSenin, 13 Apr 2026 07:00 WIB

Efektifkah WFH bagi Guru-Dosen ASN? Pakar UGM Singgung Learning Loss

Pemerintah saat ini menerapkan kebijakan WFH untuk pegawai ASN. Begini pendapat pakar.

detikJatimSabtu, 11 Apr 2026 10:19 WIB

DPRD Banyuwangi Minta SE Pembatasan Operasional Ritel Modern Dievaluasi

DPRD Banyuwangi soroti Surat Edaran pembatasan jam operasional ritel. Mereka minta evaluasi karena dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.

detikFinanceSelasa, 31 Mar 2026 19:51 WIB

WFH buat ASN dan Swasta Mulai April, Dievaluasi Tiap 2 Bulan

Pemerintah menetapkan penerapan kerja dari rumah alias work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan swasta.

detikFinanceSelasa, 31 Mar 2026 19:46 WIB

Swasta Diminta WFH Mulai April, Ini Bidang Pekerjaan yang Dikecualikan

Pemerintah menetapkan kerja dari rumah alias work from home (WFH) untuk sektor swasta.

detikFinanceRabu, 25 Mar 2026 20:30 WIB

Menhub Bakal Panggil Bos 124 Perusahaan yang Langgar Aturan Pembatasan Truk

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akan memanggil 124 perusahaan pemilik truk yang telah melanggar aturan pembatasan pada masa libur Lebaran.

detikSumutSelasa, 03 Mar 2026 23:56 WIB

Ombudsman Sebut Kebijakan Walkot Siantar Tahan THR ASN Maladministrasi

Ombudsman Sumut menyoroti kebijakan Wali Kota Pematangsiantar yang menjadikan pembayaran PBB syarat ASN untuk menerima THR dan TPP, dinilai maladministrasi.

detikBaliJumat, 06 Feb 2026 20:14 WIB

Laka Lena Ancam Pidanakan Oknum Manipulasi Data Masyarakat Miskin NTT

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena akan mempidanakan oknum yang manipulasi data penduduk miskin. Dia menekankan pentingnya validitas data kemiskinan.