Mode Bertahan Kelas Menengah Indonesia

DI BANYAK kota di Indonesia hari ini, ada satu pemandangan yang semakin lazim di mana pusat perbelanjaan tetap ramai, kafe penuh, jalanan macet, tetapi percakapan masyarakat justru dipenuhi kecemasan ekonomi.

Orang-orang tetap bekerja, tetap konsumtif, tetap terlihat “baik-baik saja”, tapi diam-diam sedang mengurangi pengeluaran, menunda membeli rumah, mengurangi liburan, hingga mulai mencairkan tabungan untuk bertahan hidup.

Inilah kondisi paradoks kelas menengah Indonesia saat ini. Secara visual, ekonomi tampak bergerak, tetapi di level rumah tangga banyak yang sedang masuk ke dalam “mode bertahan”.

Kelas menengah selama ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Mereka membayar pajak, menjaga konsumsi domestik, membeli rumah, kendaraan, pendidikan, asuransi, hingga menopang pertumbuhan sektor jasa dan UMKM.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini justru menghadapi tekanan yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan hidup, pekerjaan yang semakin tidak pasti, cicilan membesar, hingga pendapatan riil yang tidak tumbuh secara signifikan.

Di tengah situasi tersebut, banyak keluarga kelas menengah mulai mengubah gaya hidup mereka. Mereka tidak lagi berpikir tentang ekspansi ekonomi keluarga, melainkan bertahan agar tidak turun kelas.

Fenomena ini bukan sekadar isu psikologis, melainkan realitas sosial-ekonomi yang mulai terlihat dalam berbagai data.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Matcha Effect: Saat Generasi Muda Beli Ketenangan di Tengah Kecemasan Ekonomi

Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai sekitar 57,33 juta orang, tetapi turun menjadi sekitar 47,85 juta pada 2024. Bahkan pada 2025 jumlahnya kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta orang.

Kondisi ini berarti jutaan orang yang sebelumnya relatif aman secara ekonomi kini masuk ke dalam kelompok rentan. Mereka masih bekerja, masih memiliki penghasilan, tetapi ruang aman finansial mereka semakin sempit.

Kondisi ini menjadi alarm serius bagi masa depan ekonomi Indonesia. Sebab ketika kelas menengah melemah, konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional akan ikut terganggu.

Di atas kertas, ekonomi Indonesia memang masih tumbuh cukup baik. Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen.

Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Sebagian besar kelas menengah justru merasa hidup semakin mahal dan tidak pasti. Pertanyaan pentingnya kemudian adalah mengapa kelas menengah Indonesia masuk ke mode bertahan?

Jawabannya atas pertanyaan di atas tidak tunggal. Pertama, daya beli yang terus tergerus. Banyak keluarga kelas menengah merasakan bahwa kenaikan pendapatan tidak lagi mampu mengejar kenaikan biaya hidup.

Harga pangan meningkat, biaya pendidikan melonjak, tarif kesehatan makin mahal, sementara biaya transportasi dan perumahan terus naik.

Masalahnya, kenaikan penghasilan masyarakat tidak bergerak secepat inflasi kebutuhan dasar tersebut.

Bahkan sejumlah pengamat menilai stagnasi upah riil telah berlangsung cukup lama. Akibatnya, meskipun secara nominal gaji naik, daya beli masyarakat secara riil justru melemah.

Kondisi ini membuat kelas menengah harus melakukan penyesuaian gaya hidup secara diam-diam. Banyak keluarga mulai mengurangi makan di luar, menunda membeli kendaraan baru, mengurangi perjalanan wisata, hingga menjadi lebih selektif dalam memilih sekolah untuk anak.

Fenomena “turunnya kualitas konsumsi” mulai terlihat jelas. Konsumen tetap membeli, tetapi memilih produk yang lebih murah.

Tetap pergi berlibur, tetapi mencari destinasi yang lebih dekat. Tetap nongkrong di kafe, tetapi mengurangi frekuensinya.

Secara psikologis, kelas menengah di Indonesia sedang mengalami tekanan terkait status sosial. Mereka ingin tetap terlihat stabil di tengah tekanan ekonomi yang semakin besar.

Kedua, ketidakpastian pekerjaan semakin tinggi. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam dua tahun terakhir menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan pekerja urban.

Data menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang 2025 mencapai lebih dari 88.000 orang dan diperkirakan masih berlanjut pada 2026.

Bagi kelas menengah, ancaman terbesar sebenarnya bukan sekadar kehilangan pekerjaan, melainkan kehilangan stabilitas.

Baca juga: Neutral Buoyancy Negara: Jutaan Orang di Pinggir Jurang Tak Lagi Terdeteksi