Demonstrasi yang diwarnai kerusuhan pada akhir Agustus 2025 terindikasi sebagai aksi terkoordinasi. Tim Pencari Fakta dan hasil liputan media memperlihatkan ada eskalasi yang terstruktur, pengerahan massa, juga operasi yang tumpang tindih.
Enam bulan berlalu, tetapi polisi dan aparat keamanan belum juga menemukan dalangnya. Alih-alih terungkap, di media sosial beredar isu bahwa demonstrasi itu dibiayai asing. George Soros, NED, dan AS menjadi sasaran tudingan.
Narasi antek asing tidak hanya menyebabkan stigmatisasi terhadap pihak yang kritis terhadap pemerintah. Ancaman hingga serangan fisik juga terjadi akibat disinformasi antek asing. Lalu, bagaimana narasi ini bermula?
CATATAN hitam dalam sejarah perjalanan Indonesia terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Aksi demonstrasi untuk memprotes kesenjangan ekonomi, yang ditandai dengan tunjangan baru anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berujung duka bagi bangsa akibat kerusuhan yang terjadi setelahnya.
Kerusuhan terjadi akibat aparat keamanan mengatasi para demonstran dengan kekerasan. Pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis milik Brigade Mobil Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Affan yang saat itu sedang melintas di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat untuk mengantar pesanan, terjebak dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi. Dia berhenti dan memantau situasi karena tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Namun, situasi memburuk di lokasi berhentinya Affan saat polisi menangani demonstran dengan kekerasan. Bentrokan semakin intens saat polisi melempar gas air mata. Sebuah mobil rantis Barracuda ikut digunakan untuk menangani demonstran.
Sebuah video viral lalu memperlihatkan Barracuda itu ditabrakkan ke kumpulan massa yang berada di Jalan Penjernihan I, tepatnya di depan Gereja Kristen Protestan Angkola. Affan terjebak dalam kerumunan massa yang panik. Dia jatuh terpeleset karena berusaha mengambil ponselnya yang jatuh. Saat itulah mobil Barracuda melindas tubuhnya.
Affan dibawa ke rumah sakit dan sempat masuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun, kondisinya tidak dapat ditolong akibat dilindas Barracuda yang beratnya mencapai 12,5 ton. Affan Kurniawan tewas sekitar pukul 19.50 WIB.
Kematian Affan menjadi titik mula bagaimana kerusuhan terjadi pada akhir Agustus 2025. Di media sosial, video yang memperlihatkan peristiwa mengenaskan itu beredar luas. Setelah menabrak Affan, mobil Barracuda itu lalu menjadi sasaran amuk massa.
Mobil rantis Brimob yang menabrak Affan dijadikan sasaran lemparan batu, kacanya dipukul, tetapi tetap melaju kencang. Sejumlah orang yang menggunakan sepeda motor terus mengikuti Barracuda yang mengarah dan masuk ke Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat.
Kumpulan massa yang berada di Kwitang semakin ramai. Mako Brimob menjadi sasaran amuk massa. Suasana di Kwitang semakin panas saat Mako Brimob dilempari bom molotov, batu, serta terjadi aksi perusakan di sekitarnya.
Situasi tidak kunjung kondusif di Kwitang bahkan hingga lebih dari 48 jam. Setelah lebih dari dua bulan, kemudian terungkap ada dua korban jiwa setelah ditemukan kerangka di Gedung Astra Credit Companies atau ACC, Kwitang.
Dua kerangka itu diidentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid (23) dan Reno Syahputra Dewo (24). Farhan dan Reno diduga meninggal karena menjadi korban kebakaran saat kerusuhan terjadi pada 29 Agustus 2025.
Tidak hanya di Jakarta, kerusuhan juga meluas di berbagai daerah. Aksi massa yang memprotes kematian Affan berujung pada perusakan dan pembakaran di sejumlah kota besar Indonesia. Suasana semakin kelam, Indonesia terasa sangat gelap saat itu karena bertambahnya korban jiwa.
Korban jiwa bukan hanya Affan, Farhan, atau Reno. Seorang pelajar bernama Andika Lutfi Falah juga menjadi korban jiwa dengan kondisi tempurung belakangnya retak. Menurut tim medis, Andika diduga menjadi korban bentrokan antara polisi dengan demonstran pada 28 Agustus 2025. Keluarga menduga Andika menjadi korban pemukulan dengan benda tumpul.
Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mengungkap, kerusuhan pada akhir Agustus 2025 di seluruh Indonesia menyebabkan setidaknya 11 orang tewas. Korban tewas bukan hanya demonstran. Di Makassar misalnya, tiga pegawai DPRD Makassar tewas akibat terjebak dalam kebakaran, setelah kantornya dibakar massa.
Peristiwa kelam yang terjadi pada akhir Agustus lalu itu bermula dari demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Demonstran memprotes rencana tunjangan baru anggota DPR yang dianggap menimbulkan kesenjangan. Pernyataan sejumlah anggota DPR terkait rencana kenaikan tunjangan itu pun memperburuk keadaan.
Aksi semakin membesar pada hari-hari berikutnya. Puncak demonstrasi terjadi pada 28 Agustus 2025. Kerusuhan terjadi setelah polisi membubarkan para demonstran dengan tembakan gas air mata, serta kekerasan lain. Peristiwa dilindasnya Affan Kurniawan oleh mobil rantis Brimob Polda Metro Jaya memperburuk situasi.
Massa yang mengepung Mako Brimob di Kwitang kemudian melakukan pembakaran. Tidak hanya di Jakarta, kerusuhan dan pembakaran juga terjadi di kota besar seperti Surabaya dan Makassar. Gedung DPRD dan sejumlah kantor polisi menjadi sasaran perusakan dan pembakaran.
Pelaku kerusuhan juga menjarah rumah anggota DPR dan pejabat pemerintah. Mereka yang menjadi korban penjarahan antara lain anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), Nafa Urbach, juga Sri Mulyani yang saat itu menjabat menteri keuangan.
Namun, kerusuhan dan penjarahan itu dicurigai sebagai aksi yang terkoordinasi. Komisi Pencari Fakta yang dibentuk Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan LBH Jakarta menemukan adanya pola eskalasi yang terstruktur, juga pergerakan massa yang sengaja diarahkan.
"Kami menemukan ada operasi sebelum operasi. Bahkan saat operasi berlangsung ada lagi operasi lain yang saling tumpang tindih dan dilakukan multi aktor," kata Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur pada 18 Februari 2026.
"Dari aksi lapangan, massa suruhan, pengkambinghitaman, dan teror. Polanya mirip seperti peristiwa Malari 1974 kalau dicermati," ujar Isnur, dilansir dari BBC Indonesia.
Liputan yang digarap Project Multatuli juga memperlihatkan betapa kerusuhan dan penjarahan itu dilakukan secara terkoordinasi. Penjarahan di rumah Sahroni misalnya, terjadi akibat adanya teriakan bernada provokasi. Terlihat juga seseorang yang terindikasi sebagai koordinator, yang bahkan berani mendorong polisi.
Adapun penjarahan di rumah Uya Kuya terlihat mencurigakan dengan masuknya rombongan sepeda motor pelat B dengan kode huruf belakang S (Jakarta Selatan), K (Kota Bekasi), dan F (Kabupaten Bekasi).
Ada juga kejanggalan menyalanya flare sebelum massa bergerak ke rumah Uya Kuya, yang menandakan aksi terkoordinasi. Aksi terkoordinasi juga terlihat saat rumah Sri Mulyani dijarah. Ada pria mengenakan jaket ojek online yang sengaja dibalik, seperti memberikan aba-aba ke arah massa untuk bergerak.
Hampir enam bulan berlalu sejak kerusuhan Agustus 2025 terjadi, namun dalang di balik kerusuhan belum juga terungkap. Padahal, Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah menggandeng Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusutnya.
Saat aksi terkoordinasi yang, menurut peliputan Project Multatuli, terekam CCTV itu belum terungkap, malah beredar kabar bahwa aksi di pengujung Agustus didanai asing. Polisi juga menangkap pegiat sejumlah aktivis dan demonstran dengan tuduhan penghasutan, salah satunya Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.
Menurut Delpedro, polisi berupaya menelusuri adanya aliran dana asing saat pengusutan, serta mengaitkannya dengan tuduhan penghasutan. Namun, tuduhan penghasutan tidak terbukti, begitu pula aliran dana asing. Delpedro divonis bebas.
Meski begitu, kebisingan atau noise mengenai aliran dana asing dalam demonstrasi Agustus 2025 masih terdengar di media sosial. Muncul juga tudingan terhadap taipan George Soros dan lembaga The National Endowment for Democracy (NED).
Bagaimana dan siapa yang memunculkan kabar ini? Liputan kolaborasi Kompas.com bersama Tempo, Suara.com, Tribunnews.com, dan Drone Emprit berupaya membedahnya. Laporan ini merupakan bagian dari program Indo-Pasific Media Resilience yang didukung Internews.
Tim kolaborasi mengumpulkan data berdasarkan unggahan di platform X, Facebook, Instagram, TikTok, serta pemberitaan selama 28 Agustus hingga 9 September 2025. Penelusuran memetakan beragam kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris seperti "demo Agustus", "Indonesia protests", "Soros", “color revolution”, dan “revolusi warna”.
***
AKSI protes terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI bermula dari demonstrasi yang terjadi pada Senin, 25 Agustus 2025. Kompas.id mencatat, ajakan demonstrasi tersebar di media sosial pada akhir pekan. Demonstrasi yang semula berjalan damai berubah menjadi bentrokan setelah polisi berupaya membubarkan massa saat siang berganti malam.
Demonstrasi kemudian berlanjut dengan jumlah massa yang semakin besar pada Kamis, 28 Agustus 2025. Lagi-lagi, terjadi bentrokan saat polisi membubarkan aksi massa dengan kekerasan. Eskalasi semakin keras setelah Affan Kurniawan menjadi korban.
Hal menarik yang perlu dicatat, pada Kamis siang sebelum Affan menjadi korban, narasi asing sudah muncul di permukaan. Adalah mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang menyatakan adanya pihak asing yang menggerakkan demonstrasi melalui kaki-tangan di dalam negeri.
"Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak mengerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka," ujar Hendropriyono di Istana Kepresidenan.
Secara gamblang, Hendropriyono menyebut orang dari luar itu merupakan non-state actor, tetapi punya pengaruh terhadap kebijakan di negaranya. Siapa saja mereka?
"Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah, kaum kapitalisme itu," kata dia.
Nama-nama yang disebut Hendropriyono memang dipercaya penganut teori konspirasi kerap campur tangan dalam intervensi suatu negara. George Soros misalnya, pengusaha yang kini berusia 95 tahun diyakini sebagai dalang krisis ekonomi Asia pada 1997.
George Tenet merupakan mantan Direktur Pusat Intelijen AS, yang berarti pernah mengepalai CIA. David Rockefeller merupakan bagian dari keluarga yang dianggap menguasai sistem ekonomi dunia. Sebagai informasi, David telah meninggal pada 20 Maret 2017.
Adapun Bloomberg kemungkinan merujuk kepada Michael Bloomberg, pengusaha yang juga mantan wali kota New York. Nama Bloomberg kerap dikaitkan dengan narasi pengendalian tembakau Indonesia.
Pernyataan Hendropriyono disampaikan sebelum terjadinya penabrakan terhadap Affan Kurniawan yang menyebabkan kerusuhan meluas di sejumlah kota. Saat Hendropriyono bertemu Presiden Prabowo Subianto, aksi penjarahan rumah pejabat atau pembakaran di Kwitang juga belum terjadi.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim kolaborasi, perhatian publik di media sosial pada 28 dan 29 Agustus 2025 masih terlihat organik. Narasi terkait aksi demonstrasi saat itu, yang terjadi setelah Affan meninggal, juga dianggap sebagai respons kemarahan natural.
Analisis yang dilakukan Drone Emprit melihat bahwa hanya ada satu akun yang mempertanyakan peran Amerika Serikat pada 29 Agustus. Namun, post di akun X/Twitter itu terlihat tanpa interaksi.
Munculnya narasi asing di balik kerusuhan justru muncul pada 30 dan 31 Agustus 2025. Fakta menarik yang ditemukan, narasi aktor asing di balik kerusuhan Agustus dimunculkan oleh konten dalam bahasa asing, di luar Bahasa Indonesia.
Bahkan, dari 251 unggahan dalam penelusuran kami, ada 122 yang ditulis dalam bahasa asing. Sisanya, 129 konten ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar konten diedarkan di Twitter, yaitu 169 unggahan.
Pada 30 Agustus misalnya, muncul twit dari @Indo_Defense_En yang menghadirkan narasi adanya playbook Revolusi Warna dari kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Twit itu muncul dari akun yang terlihat sejalan dengan narasi Rusia dan China.
Isi twit itu mengaitkan kerusuhan dengan kedekatan Prabowo dengan negara anggota BRICS. Sesuai namanya, BRICS diinisasi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan untuk menjadi kekuatan politik baru. Indonesia menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang bergabung pada Januari 2025.
Narasi yang mengaitkan kerusuhan Agustus 2025 dengan George Soros mulai masuk ke fase peredaran lebih luas saat terbit artikel di Sputnik Globe pada 31 Agustus 2025. Artikel itu berjudul "Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests". Oleh Sputnik, artikel itu diduplikasi ke Sputnik China dan Sputnik Afrika.
Artikel masuk ke rubrik Analisis, yang referensinya berasal dari pengamat bernama Angelo Giuliano. Sebelum artikel itu muncul, nama The National Endowment for Democracy (NED) masih terdengar asing bagi publik Indonesia.
NED dituding mendanai sejumlah media di Indonesia. Sedangkan Soros dan lembaga Open Society Foundations disebut menjadi donor lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Artikel hanya memunculkan nama, tetapi tidak menjelaskan detail bagaimana dukungan Soros dan NED itu dijalankan.
Narasi semakin luas beredar saat Sputnik menyajikannya di akun X yang memiliki hampir 500.000 followers. Interaksi di twit itu tercatat lebih dari 1.000, dengan jumlah repost lebih dari 600.
Data Drone Emprit memperlihatkan, laporan media yang dimiliki Pemerintah Rusia itu menyebabkan narasi asing mulai dibicarakan di media sosial sejak 31 Agustus 2025.
Kompas.com berupaya mengonfirmasi Sputnik untuk mengelaborasi bagaimana teori itu bisa muncul. Sejauh ini kami masih menunggu tanggapan dan belum mendapatkan respons.
Adapun Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyatakan bahwa artikel Sputnik itu merupakan bentuk kebebasan pers. Dia membantah ada intervensi Pemerintah Rusia.
"Konstitusi Federasi Rusia menjamin kebebasan berbicara, dan pers di Rusia menikmati kebebasan berekspresi," ujar Sekretaris Pers Kedubes Rusia, Alexander Tumaykin pada 5 Mei 2026.
Artikel Sputnik itu kemudian diamplifikasi oleh media arus utama di Indonesia. Pada 1-3 September 2025, puncak perbincangan mengenai tuduhan terkait keterlibatan Soros dan NED terjadi.
Sebagian besar artikel media tidak melakukan konfirmasi, termasuk kepada lembaga di Indonesia yang dituduhkan. Ini menyebabkan belum ada jawaban, bagaimana teori itu berjalan hingga kerusuhan bisa terjadi.
Ada juga peran pemengaruh di media sosial yang menyebabkan narasi campur tangan asing itu meluas. Selain Angelo Giuliano yang menjadi sumber di artikel Sputnik, ada juga pemengaruh seperti Nury Vittachi dan Brian Berletic. Periode ini berlangsung pada 1-9 September 2025.
Narasi dengan tuduhan yang lebih spesifik dimunculkan oleh Berletic pada pekan pertama September 2025. Pada 2 September, dia memulainya dengan menyebar konten video terkait operasi pergantian rezim yang menyasar Indonesia, Venezuela, juga Serbia.
NED di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dituduh mendanai operasi Colour Revolution atau Revolusi Warna di tiga negara. Pernyataan Berletic bertentangan dengan fakta, sebab NED tidak lagi memiliki pendanaan sejak awal 2025. NED bahkan menghentikan program bersama 2.000 mitranya di seluruh dunia karena masalah pendanaan.
Berletic kemudian menuduh media di Indonesia mendapat pendanaan NED. Ada dua nama media dan satu lembaga yang disebut Berletic, yaitu Konde.co, Project Multatuli, serta Remotivi. Narasi itu ditulis pada 4 September 2025.
Pada 9 September 2025, dia mengaitkan munculnya bendera Jolly Roger milik kelompok Bajak Laut Topi Jerami di One Piece saat demonstrasi di Nepal dan Indonesia sebagai operasi NED.
Padahal, sebagai catatan untuk memberikan konteks, One Piece merupakan fenomena global yang penjualannya memecahkan rekor sebagai komik/manga terlaris di dunia. One Piece tidak hanya menggambarkan petualangan Luffy dan kawan-kawan, tetapi juga perlawanan terhadap penguasa zalim dan diskriminatif.
Tim Cek Fakta Kompas.com berupaya menghubungi Berletic untuk mendapatkan penjelasan. Dia tidak membalas email, namun membuat video yang menuduh Kompas.com sebagai bagian dari operasi NED.
Saat dihubungi, Angelo Giuliano sependapat dengan Berletic. Dia juga menuduh Kompas.com dan pemeriksa fakta di Indonesia melakukan interverensi yang didukung AS.
Bergabungnya Kompas.com sebagai anggota International Fact-Checking Network (IFCN) yang diinisiasi Poynter Institute (selaku mitra NED) disebut Berletic sebagai bukti. Padahal, Kompas.com selaku anggota IFCN tidak menerima pendanaan Poynter Institute. Sebaliknya, Kompas.com membayar iuran keanggotaan IFCN secara berkala.
Adapun Nury Vittachi dalam twitnya menuding aksi demonstrasi di Indonesia sebagai Revolusi Warna AS. Menurut dia, indikasi ini terlihat dari penggunaan warna brave pink dan hero green. Dia mengaitkan kemunculan warna ini dengan tren oranye di Ukraina, juga kuning dan hitam di Hong Kong.
Ada konteks yang hilang dari tuduhan ini. Sebab, warna itu diambil dari jaket hijau Affan Kurniawan dan jilbab pink seorang ibu bernama Ana yang menghadapi polisi saat aksi massa terjadi.
Warna itu juga viral berkat generator foto untuk memasang profil dukungan terhadap tuntutan massa, termasuk 17+8 yang dibawakan pemengaruh Indonesia. Penjelasan pembuatnya bisa disimak di post ini.
Selain warna, Nury juga menyatakan adanya intervensi NED dari dokumen pertemuan anggota lembaga itu di Indonesia yang terungkap sejak 2024. Dia tidak menjelaskan bagaimana pertemuan itu bisa memicu kerusuhan. Saat dihubungi tim kolaborasi, dia tidak merespons.
Hadirnya narasi campur tangan asing dalam aksi demonstrasi itu kemudian disebarkan lagi oleh akun-akun berbahasa Indonesia. Sebagian besar akun yang mengamplifikasi narasi ini merupakan anonim alias tanpa identitas asli.
Berdasarkan penelusuran tim kolaborasi, terlihat akun @kurawa yang diketahui bernama asli Rudi Sutanto dan merupakan staf khusus menteri komunikasi dan digital, ikut me-repost twit dari Sputnik pada 1 September 2025. Kompas.com berupaya mendapatkan penjelasan mengenai pandangan Rudi terkait narasi asing tersebut, tetapi belum mendapatkan tanggapan.
Penelusuran ini juga menemukan adanya tuduhan terhadap sejumlah organisasi masyarakat sipil yang dituduh menerima dana asing di balik kerusuhan. Organisasi yang dijadikan sasaran adalah Lokataru, Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Kurawal Foundation, serta Tifa Foundation.
Catatan menarik dalam penyebaran narasi ini adalah peran media arus utama. Ada 52 media yang mengamplifikasi pemberitaan di Sputnik, tanpa verifikasi lebih lanjut.
Koalisi Cek Fakta Indonesia pada 4 September 2025 membuat rilis pers yang meminta media berhati-hati menyebarkan narasi propaganda yang belum jelas referensi dan sumber yang digunakan.
***
KABAR mengenai adanya dana asing untuk menggerakkan aksi demonstrasi diterima Delpedro Marhaen saat berada di tahanan. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation itu sudah bermalam di rutan Polda Metro Jaya setelah dijemput paksa polisi pada 1 September 2025 malam.
Delpedro ditangkap polisi atas tuduhan penghasutan demonstrasi dan kerusuhan. Sejumlah rekan dan sahabat yang menjenguknya di tahanan yang menyampaikan berita itu.
"Disebarkan narasi, terutama di X, berkaitan dengan Lokataru sebagai penerima dana asing," ujar Delpedro saat diwawancara pada 23 April 2026.
Narasi antek asing yang selama ini jadi isu digital ternyata berusaha dibuat nyata oleh polisi dalam penangkapan Delpedro. Sumber dana Lokataru jadi pertanyaan yang kerap kali ditanyakan penyidik di awal penahanan.
Perjalanan Delpedro dalam studi banding ke Malaysia juga dicecar polisi. Tidak hanya asing, Lokataru juga dituding menerima dana dari pengusaha Riza Chalid saat Delpedro ada di Malaysia.
"Disebarkan juga semacam spiderweb di social media X mengenai peranan saya untuk mendistribusikan dana-dana asing tersebut," kata dia.
Polisi juga menanyakan soal logo bajak laut di serial One Piece. Padahal, Lokataru sedang melakukan riset atas pelarangan pengibaran bendera juga penghapusan logo Kru Topi Jerami di sejumlah daerah.
"Kami bukan dalam kerangka mengampanyekan simbol One Piece, melainkan dalam rangka menghitung berapa banyak simbol One Piece yang diberangus," ujar Delpedro.
Akan tetapi, berbagai cecaran dan pertanyaan mengenai antek asing itu tidak pernah dianggap terbukti. Pada Desember 2026, pengadilan memvonis Delpedro dan sejumlah aktivis bebas dari dituduh melakukan penghasutan.
Transparansi mengenai pendanaan menjadi salah satu penyebab tuduhan antek asing itu terpatahkan. Delpedro mengakui bahwa pihak Lokataru mau bekerja sama terkait transparansi laporan keuangan selama penyidikan.
"Kami secara transparansi dan terbuka menyampaikan data-data keluar, bahkan empat tahun belakangan juga," ujar dia.
Seperti Delpedro, Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana Aryanti juga kaget saat mendengar adanya tuduhan antek asing. Kabar itu diterima Luviana saat memantau situasi tegang selama terjadi kerusuhan.
Hal yang juga tidak disangka Luviana, tudingan ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan luar negeri. Sebagaimana ditulis sebelumnya, Konde bersama Project Multatuli dan Remotivi dituduh menerima dana dari NED oleh Brian Berlectic
"Mungkin itu kali pertama aku melihat ada akun-akun asing justru menjadi titik koordinatnya," ujar Luviana.
Berlectic menanggapi twit Konde di platform X yang berisi unjuk rasa perempuan menuntut penghentian kekerasan terhadap demonstran. Twit Konde itu ditanggapi setidaknya oleh seribu akun dalam sehari setelah ditanggapi Berlectic.
Luviana menjelaskan, Konde tetap berprinsip menjalankan praktik independen dalam kerja-kerja jurnalistik. Konde dalam memperoleh funding juga terbilang selektif. Misalnya, Konde menghindari pendanaan dari pihak yang memiliki citra yang dianggap hitam, juga yang bermasalah secara hukum.
Adapun Yayasan Kurawal mengaku tuduhan dan serangan digital sudah didapat sejak pertama berdiri pada 2019. Narasi antek asing juga dialamatkan kepada Kurawal, tetapi tidak pernah menjadi intimidasi fisik atau legal terhadap aktivitas lembaga dan individu.
Direktur Eksekutif Yayasan Kurawal Darmawan Triwibowo menyatakan, tidak mungkin dana organisasi dari filantropi asing mampu digunakan untuk menghasut dan membiayai kerusuhan. Tuduhan itu dinilai Darmawan sebagai imajinasi belaka.
"Selain itu, mengasumsikan bahwa organisasi masyarakat sipil yang menerima hibah dari filantropi global akan kehilangan daya tawar dan kemandirian dalam pengambilan keputusan sehingga semata melayani kepentingan pemberi dana adalah logika dangkal yang mengabaikan maraknya praktik trust-based philanthropy secara global," kata Darmawan kepada Kompas.com pada Selasa (19/5/2026).
Dalam hal ini, Darmawan menegaskan bahwa trust based philantrophy merupakan praktik memberikan dana untuk kepentingan penerima, bukan pemberi hibah. Penerima dana mendapatkan keleluasaan berbasis kepercayaan.
***
KEPALA Pusat Studi Eropa dan Eurasia Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra menyoroti penggunaan narasi Revolusi Warna atau Colour Revolution yang dikaitkan dengan kerusuhan di akhir Agustus 2025. Radityo menyatakan bahwa istilah itu umumnya digunakan di negara bekas pecahan Uni Soviet.
Istilah itu merujuk pada aksi massa yang terjadi di Georgia (Revolusi Mawar 2003), Ukraina (Revolusi Oranye 2004), Kyrgyzstan (Revolusi Tulip 2005), dan Armenia (Revolusi Beludru 2018).
Meski menggunakan istilah revolusi, gerakan ini mengedepankan aksi non-kekerasan. Revolusi Mawar misalnya, massa yang melakukan aksi membawa mawar sebagai simbol damai. Aksi demonstrasi itu dituding militer dan pemerintah Rusia sebagai gerakan yang didanai AS dan Eropa.
Radityo memahami jika istilah Revolusi Warna digunakan media Rusia seperti Sputnik untuk menjelaskan aksi protes terhadap pemerintah di suatu negara. Namun, Revolusi Warna bukanlah istilah atau konsep yang dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia.
"Sementara bagi masyarakat Indonesia itu kan tidak masuk akal. Apa tuh? Kita tidak pernah dengar Revolusi Warna karena bukan di tempat kita juga itu terjadi," ujar Radityo saat wawancara pada 21 April 2026.
Radityo mengaku lebih terkejut saat istilah Revolusi Warna diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengucapkan itu dalam wawancara bersama pakar dan jurnalis pada 17 Maret 2026. Pernyataan bisa dilihat di video ini.
Radityo menilai, narasi yang tersebar pada akhir Agustus dan awal September 2025 itu berhasil mempengaruhi Pemerintah Indonesia. Padahal, Revolusi Warna merupakan istilah yang dinilai Radityo sangat khas Rusia.
"Dia (Prabowo) menyebut secara spesifik tuh, Revolusi Warna. Itu sesuatu yang tidak pernah keluar sebelumnya, Colour Revolution. Begitu keluar, saya langsung: 'Wah kalau begitu narasi yang dipakai Sputnik sekarang dipakai juga oleh pemerintah'," kata Radityo.
Meski menuduh pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah sebagai "antek asing", Radityo menilai bahwa Prabowo justru menjalankan "politik dua kaki" dalam diplomasi internasional.
Tidak hanya bergabung dengan BRICS untuk dekat dengan Rusia dan China, Prabowo juga membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace untuk dekat dengan Amerika Serikat.
"Dia (Prabowo) inginnya masyarakat ya nurut sama pemerintah. Tidak boleh berbeda posisi, tidak boleh ada perbedaan pandangan dengan pemerintah," kata Radityo.
"Ini narasi populis sebenarnya. Donald Trump melakukan hal sama di Amerika. Mereka yang berbeda akan dituduh dibayar Soros atau 'tidak Amerika'," ujar lulusan Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu di Estonia ini.
Kedutaan Besar Rusia di Jakarta telah membantah ada intervensi pemerintah dalam pemberitaan Sputnik. Menurut Sekretaris Pers Kedubes Rusia, Alexander Tumaykin, meskipun media milik pemerintah, Sputnik memiliki kebebasan pers dalam pemberitaannya.
Akademisi Nava Nuraniyah menilai narasi antek asing yang berbau teori konspirasi bukan hal baru di Indonesia. Narasi ini muncul sewaktu pandemi Covid-19 yang dikaitkan dengan Orde Dunia Baru.
Menurut peneliti pascadoktoral di Sekolah Studi Internasional Macquarie University Australia ini, teori konspirasi mengenai George Soros sudah muncul sejak 1998 untuk mendiskreditkan LSM dan pegiat pro-demokrasi di Indonesia.
(Bisa dibaca dalam salah satu subjudul di artikel ini: Narasi Antek Asing dalam Sejarah Politik Indonesia...)
Walaupun pemberian label antek asing merupakan praktik lama, Nava melihat strategi itu berhasil menciptakan stigmatisasi yang membahayakan kebebasan berekspresi. Masyarakat biasa akan takut mendapatkan stigma antek asing jika ikut demonstrasi.
"Kalau mahasiswa kan biasa ikut demo, tapi kalau orang biasa mereka agak takut dengan adanya stigmatisasi ini," ujar Nava.
Hal senada diungkapkan Amnesty International Indonesia, yang melakukan riset sejak dilantiknya Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga April 2026. Riset menemukan bahwa kampanye penyebaran tuduhan palsu mengenai "antek asing" itu melibatkan ratusan akun yang bertindak secara serempak.
Disinformasi yang menurut Amnesty dimunculkan pihak pemerintah menyebabkan stigmatisasi, bahkan serangan fisik.
Setelah berbulan-bulan mendapatkan serangan digital dengan tuduhan antek asing, Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus menjadi korban penyerangan dengan cara disiram air keras.
Tidak hanya Andrie, serangan digital dengan tuduhan antek asing juga menyasar aktivis Greenpeace Iqbal Damanik. Berdasarkan rilis pers Amnesty yang diterima Selasa (19/5/2026), Iqbal mengaku mendapat ancaman pembunuhan: "Kepalamu akan jatuh ke tanah".
"Dengan mengecap pengunjuk rasa, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia sebagai ‘antek asing’, otoritas Indonesia dan para pendukungnya secara sengaja mengalihkan perhatian dan mengabaikan keluh kesah masyarakat yang sah." ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.
***
